Slider Background

Main Text

SLIDE BERANDA

Aplikasi E-KOPERASI

Aplikasi E-Koperasi

Aplikasi Manajemen Usaha Koperasi (E-Koperasi) merupakan sistem aplikasi manajemen usaha koperasi yang terintegrasi dan berdampak kepada efisiensi dan transparansi.
Aplikasi Manajemen Usaha Koperasi dapat digunakan untuk mengelola unit usaha koperasi simpan pinjam konvensional dan syariah.

BERITA TERBARU

All

label

Category 2

Category 3

Category 4

Kamis, 02 Agustus 2018

Sekretaris PWI Inhu, Moh Rouf Azizi S.Pd.I menerima berkas panduan pembentukan koperasi dari Kasi Kelembagaan Koperasi Diskop UKM Inhu, Arifin
Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau mengunjungi Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Inhu beberapa waktu yang lalu.

Kunjungan tersebut dalam rangka konsultasi pembentukan Koperasi Wartawan yang digadang-gadang akan menjadi salah satu program andalan pengurus PWI Inhu periode 2018-2021 untuk menunjang kesejahteraan para jurnalis.

Kasi Kelembagaan Koperasi Diskop UKM Inhu, Arifin mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan pengurus PWI Inhu, menurutnya, upaya konsultasi ini merupakan sebuah langkah yang tepat sebelum membentuk sebuah koperasi. 

Dijelaskannya, secara sederhana, koperasi adalah organisasi atau perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela dan mempunyai tujuan sama dalam memenuhi kebutuan serta salang bekerjasama.

"Koperasi seharusnya mempunyai Badan Hukum, tetapi jika tidak mempunyai badan hukum akan disebut sebagai Pra-koperasi," terangnya.

Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Inhu ada tahapan proses pembentukan dan pengesahan badan hukum koperasi, sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1992, PP Nomor 4 tahun 1994, PP Nomor 10 tahun 2015, dan PP Nomor 15 tahun 2015.

Sementara itu, Sekretaris PWI Inhu, Moh Rouf Azizi S.Pd.I mengatakan bahwa tujuan pembentukan koperasi bukan hanya menggali keuntungan semata. Melainkan memenuhi kebutuhan bersama. Ini sangatlah penting karena selama ini banyak jurnalis tidak memperoleh kesejahteraan kala memasuki usia tua.

"Semangat solidaritas ini yang akan kami tekankan kedepan. Semoga dengan dibentuknya koperasi ini bisa semakin meningkatkan kebersamaan sekaligus semakin profesional dalam melakukan peliputan," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Aziz ini menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat pembentukan struktur pengurus sekaligus menentukan nama koperasi tersebut.

"Semoga semuanya berjalan lancar sesuai harapan bersama," harap pria yang hobi memancing ini. (05)(suarainhu)
Read More

Kamis, 19 Juli 2018

Sekretaris Daerah Kab Inhu Ir Hendrizal menyerahkan sertifikat NIK
Sebanyak 18 koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Inhu menerima sertifikat Nomor Induk Koperasi untuk tahun buku 2016. Pemberian sertifikat itu diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu Ir Hendrizal saat memimpin pelaksanaan upacara 17 hari bulan sekaligus peringatan Hari Koperasi Nasional ke-71, di Halaman Kantor Bupati, Selasa (17/7/2018).

Dari total 18 koperasi penerima sertifikat itu diantaranya lima koperasi yang ada di Kecamatan Batang Cenaku, tiga koperasi di Kecamatan Peranap, tiga koperasi di Kecamatan Lirik, dua koperasi di Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Batang Peranap, Kelayang, Rengat Barat, Rengat masing-masing satu koperasi.

Selain penyerahan sertifikat NIK, dalam kesempatan itu turut diserahkan sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti Pelatihan Kewirausahaan dan Optimalisasi Media Telekomunikasi bagi Usaha Kelompok UKM serta piagam penghargaan kepada sekolah adiwiyata Kabupaten Inhu tahun 2018.

Melalui pidato Menteri Koperasi dan UKM, dalam amanatnya Ir Hendrizal menjelaskan bahwa sesuai dengan tema yang diusung yakni penguatan koperasi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ada empat hal yang perlu diselenggarakan pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

“Pertama, pemerintah memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. Kedua, pemerintah meningkatkan dan memantapkan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri. Ketiga, pemerintah mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya. Dan keempat, pemerintah berkepentingan untuk membudayakan koperasi dalam masyarakat,” terang Sekda Inhu Hendrizal.

Selain itu, Sekda Hendrizal juga menjelaskan bahwa kondisi koperasi akan semakin berdaya saing dan maju apabila menerapkan prinsip koperasi secara konsisten dan mengikuti kaidah umum dalam dunia bisnis.

“Saat ini, upaya strategis dalam rangka pemberdayaan koperasi dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM melalui tiga pendekatan yakni rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan koperasi. Rehabilitasi dimulai dengan pendataan koperasi melalui online data sistem (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar untuk pembenahan koperasi. Reorientasi menyangkut tentang upaya mengorientasikan pemberdayaan koperasi kepada kualitasnya. Dan, pendekatan pengembangan koperasi yakni terkait bagaimana seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan pada setiap level pemerintah difokuskan pada pengembangan koperasi,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Hendrizal sesuai dengan tema HUT Koperasi ke-71 yakni penguatan koperasi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, diharapkan agar terjadi sinergi positif antara upaya yang dilakukan gerakan koperasi bersama pemerintah. Sehingga dengan begitu keberadaan koperasi kedepan akan semakin kuat dan mampu meningkatkan peranannya.
Read More

Kamis, 19 April 2018



Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendorong koperasi untuk masuk ke dalam pasar modal. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut.

Asdep Keanggotaan Koperasi Kemenkop UKM Untung Tri Basuki mengatakan, pihaknya melalui Rapat Koordinasi dengan stakeholdersmembahas regulasi yang berhubungan dengan akses koperasi di pasar modal melalui instrumen obligasi atau surat utang jangka panjang.

"Sekaligus bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai instrumen obligasi koperasi," katanya dalam rakor yang berlangsung di Bogor, Senin (16/4).

Menurutnya, koperasi masih mengalami kendala untuk masuk pasar modal karena, antara lain obligasi masih asing bagi kalangan pengurus koperasi.

Alternatif pendanaan yang ada selama ini dipandang relatif lebih mudah diakses, maupun beberapa regulasi terkait masih perlu diselaraskan.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan dilakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi peraturan terkait mengenai penerbitan obligasi koperasi dan melakukan sosialisasi bersama antara Kemenkop dan UKM dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Hal yang perlu diperhatikan untuk kesiapan koperasi akses menerbitkan obligasi antara lain adalah perlunya penerapan GCG (Good Corporate Governance) yang mencakup tata kelola koperasi yang baik," ujar dia.(republika.co.id)
Read More

Selasa, 17 Oktober 2017




Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE, untuk kedua kalinya menerima penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Penghargaan tersebut diterimanya saat membuka Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Indragiri Hulu, Jumat (13/10) malam di Desa Kamung Pulau kecamatan Rengat dan disaksikan ratusan ribu masyarakat Bumi Gerbang Sari ini.

Penghargaan pertama Muri sudah pernah didapatnya saat dilantik pertama kalinya menjadi Bupati termuda tanggal 3 Agustus 2010 lalu. Penghargaan kedua ini kembali diterimanya dari MURI atas Sajian 100.000 Makanan Nusantara Bolu Berendam Terbanyak, saat pelaksanaan pembukaan MTQ ke 47 tersebut.

Ratusan ribu kue bolu berendam ini merupakan hasil karya masyarakat, khususnya warga Desa Kampung Pulau yang merupakan daerah asal kue dengan sensasi manis yang khas dan diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun silam

Dalam penyerahan Penghargaan MURI itu,Turut dihadiri Wakil Bupati Inhu H.Khairizal SE.M.Si,Plt Sekda Inhu Ir.H.Hendrizal M.Si, Kepala OPD,Kabag di lingkungan Setdakab Inhu, Camat dan Anggota DPRD Inhu.

“Penghargaan dari MURI ini merupakan milik seluruh masyarakat Indragiri Hulu, mari kita jaga dan populerkan makanan Nusantara Bolu Berendam Asal Indragiri Hulu ini sampai pelosok negeri Indonesia, ajak Yopi.

Undangan untuk pemecahan rekor ini kepada MURI, ternyata tidak sia-sia. Nama Indragiri Hulu kembali terukir pada museum yang berdiri 27 Januari 1990 ini.

Prosesi pemecahan rekor Muri ini disaksikan langsung Wakil Direktur Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Indonesia, Oesman Semesta Susilo sekaligus memberikan langsung penghargaan Muri kepada orang nomor satu Indragiri Hulu tersebut dan disaksikan seluruh elemen masyarakat.

Bupati berharap, melalui kegiatan pemecahan rekor MURI itu semakin banyak masyarakat mengenal Bolu Berendam sebagai makanan khas Inhu. Apalagi saat ini makanan yang biasa disajikan dalam pesta pernikahan ini juga masuk dalam kategori makanan khas tardisional Indonesia dalam ajang Anugrah Pesona Indonesia (API) tahun 2017 sehingga Bolu Berendam terkenal ditingkat Nasional.

Osmar Semesta Susilo dan Rido Al Amin mengatakan, dengan jumlah mencapai 100 ribu kue, maka Kabupaten Inhu mencatatkan sejarah sebagai Kabupaten pertama di Indonesia yang meraih rekor MURI makan bersama kue Bolu Berendam dengan jumlah terbanyak dan hal ini tercatat sebagai rekor ke-8143 MURI.

Ditambahkan Kadispora Pariwisata Inhu, sejauh ini dalam ajang API tahun 2017, bolu berendam masih tetap berada pada peringkat pertama."Kami mengharapkan terus dukungan dari seluruh pihak untuk bolu berendam, tidak hanya dari Indragiri Hulu, tetapi juga Riau dan masyarakat seluruh Indonesia. Poling akan ditutup 31 Oktober 2017 mendatang, jelasnya.(02)SWARAINHU.COM
Read More

Senin, 15 Mei 2017

Jakarta - Upaya Reformasi Total Koperasi yang digulirkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam dua tahun terakhir membuahkan hasil yang menggembirakan. Koperasi mampu menyumbang bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,41 persen (2016) atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,67 persen.

Oleh karena itu, Menkop UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga akan terus menggulirkan program reformasi total koperasi. Tiga langkah reformasi yang digencarkan Kemenkop UKM adalah yang pertama rehabilitasi. Yang kedua, reorientasi yaitu untuk meningkatkan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Dan yang ketiga adalah pengembangan.

Pernyataan itu disampaikan Menkop UKM Puspayoga dalam acara pembentukan Koperasi Disabilitas Inklusi Mandiri di Thamrin City - Smart Shopping For Everyone, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017). Acara ini diselenggarakan dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Lembaga Pendidikan dan Keterampilan De Mono ke-28, sekaligus ulang tahun Duta Koperasi dan UKM Dewi Motik Pramono yang ke-68 tahun.

"Ini sebagai buah upaya dari reformasi total kpperasi. Ini harus lakukan terus kerja sama dengan semua stakeholders gerakan koperasi, bupati, walikota, gubernur. Semua kerja sama sehingga PDB bisa meningkat," ujar Puspayoga.

Puspayoga mengungkapkan, pembenahan koperasi ke depan lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Menurut dia, bila koperasi dikelola secara baik dan kredibel, hal itu akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pengurus dan anggota koperasi. Selain itu, koperasi juga membantu meningkatkan pemerataan kesempatan dan kesejahteraan di masyarakat.

"Ada 43 ribu koperasi sudah kita bubarkan sebagai bentuk pengembangan koperasi. Dan sekarang masih 150 ribu koperasi. 75 ribu yang sehat dan 75 ribu sakit. Yang sakit kita perbaiki kalau bisa sehat bagus, kalau gak minggir supaya koperasi bagus sehat berkualitas supaya bisa tingkatkan PDB," tandasnya.

Di sisi lain, Puspayoga mengapresiasi koperasi yang sudah berkembang dan bahkan turut berperan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Koperasi dimaksud adalah Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam yang berpusat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Puspayoga berharap koperasi lain bisa mengikuti jejak Kospin Jasa untuk dilibatkan menjadi penyalur KUR. Saat ini ada sekitar 100 lebih koperasi masih dalam tahap verifikasi.

"Pengembangan koperasi sekarang koperasi sudah ada penyalur KUR di Pekalongan dan ada ratusan koperasi yang ajukan yang masih kita verifikasi," kata Puspayoga.

Bentuk Koperasi Disabilitas Inklusi Mandiri

Dalam kesempatan itu, Puspayoga menyambut positif dibentuknya Koperasi Disabilitas Inklusi Mandiri. Koperasi yang baru pertama kali berdiri di dunia ini akan menjadi induk bagi koperasi sejenis. Badan hukum koperasi ini akan segera dituntaskan Kemenkop UKM untuk membantu penyandang disabilitas di Indonesia.

"Kenapa harus lewat koperasi supaya lebih mudah 1 pintu. Koperasi itu untuk mengkoordinir para pelaku UMKM," ungkap Puspayoga.

DR. DEWI MOTIK PRAMONO, MSi menginisiasi pembentukan Koperasi Disabilitas Inklusi Mandiri untuk membantu penyandang disabilitas. Awal mulanya pemikiran ini muncul dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan terhadap penyandang disabilitas yang notabene memiliki keterbatasan fisik, namun cerdas dalam berpikir serta punya kemauan berusaha yang tinggi.

"Makanya saat kita hadap pa menteri (Koperasi) saya bisiki bantu disabilitas maka dibentuklah koperasi ini. Kita bantu penyandang disabilitas otaknya bagus tapi fisiknya kurang. Nah ini kita niat baik," tutur Dewi Motik.

Haryono Suyono, Ketua Yayasan Damandiri Ydsm mendorong supaya pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya melalui koperasi tetapi lewat Badan usaha milik desa (BUMDes). Supaya penyandang disabilitas bisa menjadi penggerak ekonomi mikro di pedesaan.

"Maka desa di Indonesia bisa bangkit, bisa menjadi kekuatan luar bisa sehingga lembaga seperti De Mono bisa diranmgkul mereka mengikuti pelatihan," ujar Haryono.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) Ahmad Zabadi, Ketu Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Nita Yudi, Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimena Suherli, dan Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto.

Jakarta 10 Mei 2017
Humas Kementerian Koperasi dan UKM
Read More

Senin, 13 Maret 2017

Wakil Bupati Inhu H. Khairizal menghadiri acara Rakornis bidang perdagangan, koperasi dan ukm se Prov Riau di Kabupaten Kampar Rabu 8/3/2017, acara yang di selenggarakan di Balai Bupati Kampar ini mengikutsertakan Bupati dan Wali Kota Se Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut juga di laksanakan penanda tanganan Kerja sama Pelayanan Tera-Tera Ulang Metrologi Legal Antara Pj. Wali Kota Pekanbaru dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman yang hadir membuka acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan perekonomian di Riau saat ini mengalami perlambatan, berdasarkan data yang dari BPS, di samping itu juga masih terdapat beberapa Kabupaten yang persentase nya masih rendah hal ini di karenakan masih berpangku nya daerah kepada sektor migas dan perkebunan sebagai sektor andalan.

Mengatasi hal tersebut Gubernur berharap kepada seluruh kepala daerah Kabupaten dan Kota untuk terus menggali sektor-sektor baru yang dapat memberikan kontribusi bagi daerah.

Menerutnya, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau bukan dari sektor migas maupun perkebunan melainkan dari sektor perdagangan, pertanian dan manufaktur yang pelakunya adalah usaha kecil menengah. Oleh sebab itu gubri berharap untuk dapat memanfatkan momentum ini sebaik mungkin mengingat hal ini merupakan peluang besar mengangkat dan mengisi pertumbuhan ekonomi di Riau.

Senada dengan hal tersebut Gubernur juga berharap pelaksanaan Rakornis tahun ini dapat menghasilkan program-program strategis di tahun 2018 dengan adanya opd baru, berbagai momen klatur baru diharapkan mampu berintegrasi dan menghasilkan program yang baik untuk kemajuan perekonomian provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Inhu juga menerima bantuan beras secara simbolis sebanyak 10 Ton dari Provinsi Riau yang berasal dari cadangan pangan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan Provinsi Riau kepada beberapa kabupaten/kota yang terkena banjir.

Sumber : http://setda.inhukab.go.id/content/wabup-khairizal-hadiri-rakornis-koperasi-dan-ukm-se-riau#sthash.912K18xZ.dpuf
Read More

Jumat, 10 Maret 2017

JAKARTA – Penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dan Otoritas UKM Arab Saudi saat pertemuan Raja Salman dan Presiden Jokowi segera ditindaklanjuti. Enam poin MoU bidang UKM yang ditandatangani tersebut dinilai akan menguntungkan bagi kedua negara.

Kerjasama dengan Arab Saudi diharapkan dapat meningkatkan ekspor produk UKM Indonesia ke negara tersebut bahkan ke negara-negara di Timur Tengah karena Arab Saudi bisa menjadi hub.

Arab Saudi adalah pasar yang sangat potensial bagi produk UKM Indonesia khususnya produk furniture, kerajinan, makanan halal dan busana muslim.

Sedangkan bagi Arab Saudi, Indonesia dianggap memiliki potensi UKM yang sangat besar, sehingga tepat dijadikan tempat belajar pengembangan UKM. Jumlah pelaku usaha muslim yang besar, berkembangnya bisnis pola syariah di kalangan UKM menjadi salah satu pertimbangan bagi Arab Saudi.

“Arab Saudi sedang melakukan reformasi ekonomi agar tidak tergantung hanya pada minyak bumi, sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya mulai digerakkan. Saat ini banyak dilakukan pembangunan industri di sektor hulu seperti industri petrokimia dan mineral, sehingga UKM Arab Saudi diharapkan dapat mengembangkan industri hilir,” jelas Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Rabu (8/3).

Keseriusan Arab Saudi menjajaki bisnis UKM di Indonesia ditunjukkan dengan segera mengunjungi SMESCO RumahKU sehari setelah penandatangan MoU. Delegasi Arab Saudi menemui pejabat Kementerian KUKM, LLP-KUKM dan LPDB-KUMKM untuk memperoleh informasi umum tentang kebijakan dan juga pemberdayaan UKM di Indonesia, serta mendiskusikan langkah konkrit yang dapat dilakukan segera.

Ada sejumlah kesepakatan yang akan segera direalisasikan, antara lain pihak Indonesia diminta menyampaikan daftar UKM dan produk yang potensial dikerjasamakan dengan pihak Arab Saudi. Selain itu, pihak Arab Saudi akan mengirim pejabat untuk belajar dalam pengembangan koperasi di Indonesia.

“Arab Saudi juga menawarkan kepada pihak Indonesia untuk melihat Enterpreneurship Hub yang ada di Arab Saudi untuk dapat dimanfaatkan oleh UKM Indonesia guna mengembangkan bisnisnya di Arab Saudi,” kata Puspayoga.

Bahkan, pihak Arab Saudi merencanakan Indonesia dalam dua bulan ke depan untuk melakukan business match-making dengan UKM Indonesia, khususnya yang sudah adaptasi dengan teknologi. Arab Saudi menyatakan meminati produk UKM yang bermuatan inovasi dan teknologi.

Kerjasama dengan Arab Saudi, ditegaskan Puspayoga, merupakan peluang sangat besar bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas produksi. Terlebih, UKM Indonesia memiliki kunggulan yang tidak dimiliki negara lain seperti sumber bahan baku memiliki kualitas yang baik, seperti bahan baku rotan, kayu jati, bamboo. Kreativitas UKM Indonesia juga sangat bervariasi dan memiliki nilai etnik yang tinggi yang dihasilkan melalui proses hand made menjadi berbagai macam bentuk produk Furniture, seperti Gebyok, Rumah Joglo dan Gapura serta produk Busana Muslim yang mengikuti trend fashion.

Puspayoga mengatakan kerjasama ini pada akhirnya memerlukan lebih banyak lagi perwakilan pengusaha Indonesia dan pengusaha lokal Arab Saudi sebagai trading partner yang berfungsi sebagai distributor di Arab Saudi untuk memenuhi kebutuhan pasar ritel oleh-oleh bagi penduduk setempat dan turis, seperti saat Ibadah Haji/Umroh dan kegiatan bisnis lainnya.

Enam poin MoU yang ditandatangani tersebut adalah :
a. Pertukaran informasi terkait kebijakan, program –program, proyek, regulasi dan praktek terbaik dalam pengembangan UKM.
b. Pertukaran tenaga ahli, kunjungan, tour pada objek yang terkait dengan pengembangan UKM.
c. Memfasilitasi kerjasama bisnis diantara UKM melalui kegiatan perdagangan, promosi, pameran baik bertaraf nasional maupun internasional, kerjasama pemasaran serta pengembangan kemitraan usaha.
d. Memberikan kesempatan kepada UKM untuk mengikuti training baik bersifat teknis maupun manajerial.
e. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan simposium, seminar, konferensi lokakarya dan pertemuan-pertemuan bilateral yang melibatkan UKM.
f. Menyediakan informasi dan kesempatan serta mendukung UKM
untuk memperoleh akses pasar di kedua negara dan di negara lain yang menjanjikan.

Jakarta 08 Maret 2017
Humas Kementerian Koperasi dan UKM
Read More
 
Jakarta - Kementrian Koperasi dan UKM menetapkan Dewi Motik Pramono M.Sc dan Dedi Gumelar alias Miing sebagai Duta Koperasi dan UKM tahun 2017. "Hal itu dalam rangka mendukung program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, maka perlu ditetapkan Duta Koperasi dan UKM Indonesia 2017", kata Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram pada acara penetapan Duta Koperasi dan UKM 2017 di Jakarta, Jumat (10/3). Acara tersebut dihadiri pula Dirut Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUKM Ahmad Zabadi.

Menurut Agus, pemilihan atas dua sosok tersebut adalah tepat mengingat keduanya merupakan publik figur yang dapat menyampaikan pesan dan informasi program dan atau kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM kepada masyarakat dan stakeholder terkait. "Sebagai publik figur mereka dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada khalayak sasaran dan stakeholder Kementerian Koperasi dan UKM. Mereka juga paham mengenai dinamika dan perkembangan Koperasi dan UKM di Indonesia", jelas Agus.

Selain itu, kata Agus, keduanya juga dikenal sebagai tokoh yang concern terhadap pengembangan KUKM di Indonesia. "Bahkan, Dewi Motik sudah banyak berkiprah di berbagai organisasi pengembangan KUKM di dalam dan luar negeri. Sehingga, dengan luasnya jaringan yang dimiliki Dewi Motik, bisa dimanfaatkan secara optimal", ungkap Agus.

Sebagai Duta Koperasi dan UKM, lanjut Agus, Dewi Motik dan Miing memiliki beberapa tugas utama. Diantaranya, menjadi narasumber dalam event/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM. Kedua, mensosialisasikan program/kegiatan tiap unit kerja pada Kementerian Koperasi dan UKM kepada stakeholder terkait. Ketiga, sebagai representatif dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi.

Keempat, mempromosikan produk Koperasi dan UKM dalam berbagai event yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM. "Dan membuat laporan tertulis di akhir jabatan atas berbagai kegiatan yang dilakukan selama menjabat Duta Koperasi dan UKM", tandas Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Zabadi menyambut baik peran dan fungsi Duta Koperasi dan UKM 2017 dari kedua tokoh tersebut. Diharapkan kehadiran dua tokoh tersebut bisa meningkatkan awareness dari produk KUKM, khususnya yang ada di Gedung Smesco (Galeri Indonesia WOW). "Mereka juga bisa menjadi jembatan antara pelaku UKM dengan para buyer di dalam dan luar negeri, hingga ke business matching. Kedua tokoh ini juga bisa mumpuni menjelaskan keunggulan produk KUKM kepada masyarakat", kata Zabadi.

Sementara itu, Miing berharap bahwa pihak Kemenkop dan UKM, khususnya di jajaran Eselon I (Deputi) benar-benar bisa memanfaatkan dan melibatkan para Duta Koperasi dan UKM ini dalam setiap implementasi program-programnya di masyarakat. "Kehadiran kita berdua harus dioptimalkan dalan implementasi program Kemenkop dan UKM. Apalagi, sudah ada surat edaran resmi dari Sekretaris Kementerian dan UKM agar peran kita dimanfaatkan para deputi secara maksimal", pungkas Miing.

Jakarta 10 Maret 2017
Humas Kementerian Koperasi dan UKM
Read More

Jumat, 28 Oktober 2016


Pekanbaru - Serbuan produk kuliner dari luar negeri semakin marak di Indonesia. Namun, produk pangan lokal dipastikan tidak kalah bersaing dengan pangan luar.

"Jangan takut bersaing dengan kuliner atau produk pangan impor, yang penting kualitasnya ditingkatkan," kata Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga dalam Rapat Kerja Nasional III, Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia, Selasa (25/10) di Pekanbaru, Riau.

Turut hadir Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Ketua Umum APJI Rahayu Setiowati, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM Wayan Dipta, Kepala Badan Koordinasi Asosiasi Kadin Indonesia Yukki Hanafi.

Puspayoga menegaskan produk pangan impor tidak bisa dilarang masuk, namun yang harus dilakukan adalah strategi menghadapi pangan impor. Dalam hal ini, pengusaha harus mampu meningkatkan kualitas pangan lokal. Dia menilai, variasi pangan lokal sangat banyak dan memiliki keunikan serta cita rasa yang berbeda dari setiap daerah yang merupakan keunggulan pangan Indonesia.

"Jadi tidak perlu takut menghadapi persaingan. Kita memiliki banyak bahan baku lokal, yang adalah keunggulan pangan lokal," katanya.

Puspayoga menekankan pangan lokal adalah bentuk kedaulatan bangsa. Karena itu, pemerintah sangat mendukung maju dan berkembangnya usaha pangan di dalam negeri berbahan baku lokal. Terlebih mayoritas usaha pangan lokal adalah berbasis UKM.

Karena itu, Puspayoga menegaskan 4 program prioritas Presiden, yaitu infrastruktur, maritim, energi dan pariwisata tujuannya adalah menumbuhkan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Berkembangnya pelaku-pelaku usaha lokal di tiap daerah akan mendorong perekonomian daerah.

"Ini adalah peluang berkembangnya industri pangan lokal. Jika pariwisata dan infrastruktur berkembang otomatis UKM di daerah juga akan tumbuh. Apalagi sekarang pemerintah mendorong 10 destinasi wisata baru. Disana akan hidup UKM, kuliner lokal berkembang pesat," kata Puspayoga.

Rahayu Setiowati mengatakan APJI bertekad menjadikan pangan lokal sebagai tuan rumah di Indonesia. Di samping itu, dia juga bertekad pangan lokal mampu go internasional. Dia mengatakan pihaknya sangat membutuhkan dukungan pemerintah agar pangan lokal bersaing di pasar internasional.

Pada kesempatan sama, Yukki Hanafi memyampaikan pangan lokal merupakan bagian dari industri makanan dan minuman yang sedang berkembang pesat. Dalam era MEA saat ini, industri pangan lokal menghadapi tantangan berat dengan masuknya produk pangan asing, khususnya dari Vietnam dan Thailand.

Riau 25 Oktober 2016
Humas Kemenkop dan UKM
Read More

Senin, 17 Oktober 2016


Jakarta - Seiring dengan program Reformasi Total Koperasi yang sudah berjalan hampir dua tahun, Kementrian Koperasi dan UKM berencana akan membubarkan tak kurang dari 32.427 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang sudah resmi dibubarkan sebanyak 6213 koperasi yang memang sama sekali sudah tidak melakukan aktifitas apapun sebagai sebuah koperasi.

"Itu semua merupakan bagian dari 62 ribuan koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif dan sudah dikeluarkan dari database kita. ?Nah, sisanya, kita terus melakukan koordinasi dengan dinas koperasi di daerah untuk menuju pembubaran juga", ungkap Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/10).

Meliadi mengakui bahwa pembubaran koperasi tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang. "Ada prosesnya, yang dimulai dengan usulan dari pemda atau dinas koperasi di daerah. Kita juga membentuk yang namanya panitia penyelesaian menyangkut soal utang piutang para anggota. Jangan sampai pembubaran koperasi justru menghilangkan kewajiban koperasi tersebut kepada anggota. Untuk hal itu, kita terus melakukan koodinasi dengan daerah", tandas Meliadi.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram juga memaparkan Reformasi Total Koperasi dari tahap reorientasi koperasi, ?yaitu mengubah paradigma dari kuantitas menjadi kualitas. Intinya, koperasi yang harus dikembangkan itu tidak melulu berbasis simpan pinjam, melainkan juga koperasi produksi di sektor riil.

Misalnya, koperasi pertanian dan perkebunan. "Seperti yang pernah diutarakan Presiden Jokowi saat Harkopnas, Cooperative in Corporated. Dimana koperasi harus dikelola secara manajemen yang benar dan moderen, seperti sudah dilakukan oleh perusahaan", kata Agus. 

Bahkan, lanjut Agus, pihaknya terus mendorong dan mengembangkan koperasi agar bisa sejajar dengan pelaku ekonomi lain, swasta dan BUMN. "Kami berharap, bisa terbentuk satu koperasi besar sebagai holding dengan koperasi-koperasi kecil di bawahnya. Sehingga, koperasi besar, moderen, tangguh, dan mandiri tersebut, bisa setara dengan swasta dan BUMN", imbuh Agus.

Sedangkan dalam tahap pengembangan? koperasi, kata Agus, akan dilakukan secara terukur dan efektif. Dalam arti, koperasi jangan hanya bergantung dari dana APBN (Kemenkop dan UKM) saja, tapi juga harus melakukan integrasi dan kerjasama dengan pihak lain (kementrian, swasta, BUMN, dan lembaga lainnya). "Untuk pengembangan, kami sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak lain", tegas Agus.

Diantaranya, kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI)? untuk menggratiskan pelaku UKM dalam pendirian koperasi (akte koperasi). Begitu juga kerjasama dengan PT Telkom dan Kadin dalam membangun jaringan sistem IT untuk mengembangkan potensi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.

"Kerjasama dengan Kominfo juga sudah kita lakukan, dimana koperasi dan UKM bisa memanfaatkan domain gratis untuk bisnis e-commerce. Untuk penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, kita bekerjasama dengan kalangan perbankan dan lembaga keuangan nonbank", jelas Agus. Untuk mengawasi persaingan usaha di daerah, Kemenkop juga sudah kerjasama dengan KPPU dengan membentuk Satgas Kemitraan Pengawas Persaingan Usaha.

"Tugasnya, mengawasi persaingan usaha di daerah, agar koperasi tidak terpinggirkan. Tidak boleh ada dominasi usaha besar atas koperasi, termasuk dalam hal tender-tender. Tujuannya, agar koperasi koperasi bisa berkembang", papar Agus.

Pencucian Uang

Ke depan, Kemenkop dan UKM juga tidak menginginkan adanya koperasi simpan pinjam yang digunakan sebagai tempat money laundering atau kegiatan pembiayaan lain yang bertentangan dengan hukum, seperti kegiatan terorisme. "Kita tidak menginginkan adanya aksi semacam itu. Karena itu kita sejak awal berusaha mencegahnya,” kata Agus Muharam. Untuk itu, lanjut Agus, pihaknya melalui Deputi Kelembagaan akan melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). “Kita ingin secepatnya kerjasama itu diwujudkan. Kalau bisa bulan depan harus sudah selesai,” kata Agus.

Dengan kerjasama ini, tambah Agus, koperasi simpan pinjam yang selama ini masih melakukan praktek yang diduga menyimpang dari aturan kelembagaan, harus segera menghentikan kegiatannya. "Kalau ada koperasi simpan pinjam yang melakukan praktek tak baik, segera hentikan,” katanya. Alasan kerjasama dengan PPATK ini, karena koperasi simpan pinjam tidak diawasi Otoritas Jasa Keuangam (OJK). “Karena koperasi tidak diawasi OJK, makanya kita meminta PPATK yang mengawasinya. Ini demi kebaikan koperasi itu sendiri,” pungkas Agus.

Humas Kemenkop dan UKM
Read More

Senin, 28 Maret 2016

Gambar: Ilustrasi
Turunnya harga minyak dunia memberikan dampak yang besar bagi perekonomian daerah. Kondisi ini semakin diperparah dengan harga komoditi perkebunan dan pertanian yang tidak stabil membuat ekonomi masyarakat ikut terganggu.

Usaha Kecil Menengah seharusnya bisa menjadi sektor andalan, namun sayangnya masih belum berkembang luas.

Hal ini juga disadari Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Antoni. Menurutnya terdapat beberapa faktor yang membuat UKM di Inhu sulit berkembang. "Ada tiga faktor yang menjadi kendala UMKM di Inhu untuk berkembang, pertama sekali adalah modal dan kedua adalah bahan baku," ucap Antoni, Senin (28/3).

Ia menuturkan, kebanyakan para pemilik UMKM tidak didukung dengan modal yang besar. Sementara saat ini pihaknya tidak memiliki program bantuan berupa dana kecuali pembinaan dan pelatihan.

Selain itu Antoni juga menyebutkan saat ini, kendala bahan baku juga menjadi persoalan baru. "Bahan baku seperti untuk pembuatan dodol kedondong saat ini sudah sulit ditemukan.

Pasalnya, tanaman Kedodondong sudah sulit ditemui, karena masyarakat lebih memilih tanaman lain yang lebih menghasilkan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pihaknya masih mencarikan solusi untuk persoalan ini.

Soal pemasaran, diungkapkan memang produk UMKM Inhu terutama produk makanan dari industri rumah tangga hanya mampu dipasarkan lokal saja.

Meski begitu, pihaknya selalu aktif melakukan pemasaran ke luar daerah melalui sejumlah iven yang dilakukan.

Dijelaskan, untuk mengembangkan UMKM tersebut diperlukan sinergitas antara instansi pemerintah. Seperti saat ini, ada program prona di BPN yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik UMKM untuk menguruskan sertifikat tanah.

"Jadi dengan sertifikat tanah tersebut, maka pemilik UMKM bisa mengajukan peminjaman ke Bank untuk mendapatkan modal mengembangkan UMKM," katanya. Selain itu, pihaknya telah mengimbau kepada setiap camat untuk mempermudah pengurusan perizinan bagi pemilik UMKM. (adv/hms)

SUMBER: riaumandiri.com
Read More