Slider Background

SLIDE BERANDA

Tunggakan KUT akan Dihapus

Rabu, 22 Agustus 2012

Tunggakan KUT akan Dihapus

Sebagian besar penerima KUT adalah LSM yang kini alamatnya tidak jelas.
JAKARTA - Pemerintah berencana menghapuskan kredit usaha tani (KUT) senilai Rp 5,7 triliun yang telah lama macet di perbankan. Namun, penyelesaian akhir KUT bergantung pada restu DPR. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengatakan pemutihan KUT seperti dana talangan bagi bank. Namun, pemutihan ini tak memerlukan uang lagi dari kas negara. "KUT hanya akan dihapusbukukan setelah sempat menjadi piutang sejak 1998 lalu," ujarnya. Rabu (15/8).

Setelah proses pemutihan dimatangkan, kata Syarif, selanjutnya akan dibawa ke DPR. Penyelesaian KUT juga memerlukan restu dari Senayan. Menurut dia, kebijakan politik untuk menyelesaikan tunggakan KUT sudah didorong sejak 2004 lalu. Namun, keinginan tersebut belum begitu kuat.

Bahkan, kata Syarif, DPR pernah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian KUT. Tetapi, rekomendasi itu dinilai masih perlu penguatan. Dia mengungkapkan upaya pemerintah mengidentifikasi penerima KUT dengan meneliti setiap nama dan alamat penerima ternyata sangat menyulitkan. Disebabkan, banyak penerima yang ternyata sudah tidak menempati alamat yang tercantum dalam administrasi di perbankan.

Menurut Syarif, terdapat 5.000 penerima KUT yang sudah terdata. Mereka terdiri atas LSM dan koperasi. "Kebanyakan LSM, tetspi setelah ditelusuri, tidak tau kemana," ungkapnya.

Oleh karena itu Syarif menilai perlu ada formulasi baru untuk penyelesaian kredit KUT senilai Rp 5,7 triliun itu. Dia menjelaskan skema pemutihan bakal menjadi salah satu opsi pemerintah yang akan diusung ke DPR. Pemerintah akan diwakili Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Keuangan. Syarif menyatakan, 14 bank pemberi KUT juga mendukung rencana pemutihan. "Mereka siap asal didukung pemerintah," ujar Syarif.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan masalah KUT segera diselesaikan. Menurut dia, tunggakan KUT membuat petani memiliki beban sehingga kesulitan untuk mengakses kredit perbankan. "Sekarang ini petani yang KUT-nya macet mengalami kesulitan. Ini mengganggu program peningkatan produksi kita," ujar dia.

Menurut Hatta, tidak sedikit petani yang lari ke tengkulak karena masalah KUT. Akibatnya, bunga pinjaman yang ditanggung petani jauh lebih besar ketimbang pinjaman yang disediakan di perbankan.

Sumber : Republika
« PREV
NEXT »

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Silahkan sertakan komentar anda tanpa melakukan spam, penyertaan link, ataupun promosi yang tidak memiliki korelasi dengan informasi yang tersedia, jika tidak admin akan menghapus komentar yang anda publikasikan dan akan ditindak lanjuti sebagai spam.